Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemedikbud): Waspada Terhadap Surat Palsu

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemedikbud) mengingatkan para insan pendidikan mulai dari Kepala Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten/Kota, Kepala Sekolah SD, SMP, SLB, SMA dan SMK, serta Operator Dapodik untuk waspada terhadap surat palsu yang beredar yang mencatut nama Kemdikbud.

Pasalnya, saat ini ditemukan sebuah surat palsu tertanggal 29 September 2017 yang mengatasnamakan Kemdikbud. Surat edaran palsu yang bernomor 17/D/KR/2017 berisikan tentang honorarium Dapodikdasmen sekolah.
Kemdikbud Ingatkan Waspada Terhadap Surat Palsu
Menanggapi peredaran surat palsu tersebut, pihak kemdikbud pun langsung membuat edaran yang dirilis melalui laman resmi dapodik (http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id). Sebenarnya masalah surat palsu ini bukan yang pertama kali, tapi sudah yang kesekian kali.

Berikut edaran resmi Kemdikbud terkait peredaran surat palsu tersebut.

Yang terhormat,

    Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
    Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota
    Kepala Sekolah SD, SMP, SLB, SMA dan SMK
    Operator Dapodik

Di Seluruh Indonesia

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Apresiasi dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak dan khususnya para pengelola pendataan Dapodik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah yang telah bekerja keras untuk senantiasa meningkatkan kualitas data Dapodik. 

Semaraknya group/forum komunikasi untuk layanan Dapodik di berbagai media sosial menunjukkan semangat yang luar biasa dari segenap pelaku pendataan Dapodik untuk saling bertukar informasi dan berkolaborasi dalam rangka suksesnya pendataan Dapodikdasmen. 

Arus informasi yang semakin gencar dan mudah untuk diakses melalui media sosial sangat membantu dalam penyampaian informasi-informasi penting terkait pendataan Dapodik. Namun demikian, diharapkan kepada semua pihak untuk tetap waspada  terhadap maraknya peredaran informasi-informasi palsu (hoax).

Akhir-akhir ini banyak ditemukan adanya upaya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mencoba meminta data ke sekolah yang ditengarai akan digunakan untuk tindak kejahatan ataupun tindakan merugikan lainnya. Seringkali pihak-pihak tersebut mencatut pejabat/unit kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan dan juga mengatasnamakan Dapodik dalam melancarkan aksinya. Juga ditemukan peredaran informasi berupa aturan/ketentuan berupa Surat Edaran yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang ternyata juga PALSU.

Beberapa contoh surat palsu yang telah dilaporkan sebelumnya agar dapat menjadi perhatian, telah diunggah dan dapat dilihat pada laman Ditjen Dikdasmen (http://dikdasmen.kemdikbud.go.id/index.php/contoh-surat-palsu/).

Demikian informasi yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu serta teman-teman operator sekalian, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam Satu Data,

Admin Dapodikdasmen
Advertisement

You might also like

0 Comments


EmoticonEmoticon